Posted by: blogklipingppshk | February 11, 2009

Binua Nahaya, Nasibmu Kini

Binua Nahaya merupakan salah satu wilayah masyarakat adat yang ada di wilayah kecamatan Ngabang, tepatnya meliputi kawasan kampung Nahaya, Damar, Tareng, Pagung, Pak Mayam, Kota Baru, Sebua dan wilayah sekitarnya. Sebagai sebuah kawasan masyarakat adat, Binua Nahaya hingga saat ini cenderung berubah terutama dari kontur kawasan, pola relasi serta roda perekonomian masyarakat. Kontur kawasan yang dulunya lebat ditumbuhi hutan (terutama diluar kawasan pemukiman) sekitar kampung dan berbagai kawasan sungai yang dapat diakses sebagai sumber pencari lauk (ikan) dan sumber air bersih, sekarang berangsur-angsur telah berubah. Kawasan hutannya kini telah banyak dibabat dengan telah masuknya upaya eksploitasi hutan secara legal dengan pembukaan lahan skala besar melalui perkebunan sawit. Demikian juga sungai, sebagai pemasok lauk dan air bersih beberapa diantaranya telah berubah fungsi dan tercemar. Katakanlah seperti sungai Ambuang dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai sebagai pemasok air keperluan keluarga juga dengan masuknya perkebunan sawit di kawasan tersebut cenderung terancam kebersihannya. Oleh karena di beberapa sungai dijadikan saluran akhir pembuangan zat-zat yang ada di kawasan perkebunan. Pencemaran sungai-sungai lainnya akan sangat mungkin terjadi. Padahal salah satu asset berharga bagi setiap kawasan di wilayah perkampungan adalah sungai sebagai sumber air untuk keperluan keluarga. Sedangkan pola relasi dan roda perekonomian dengan telah masuknya beberapa perusahaan yang ada juga mulai bergeser. Warga yang awalnya terbiasa dengan pengaturan jadwal kerja sendiri dengan bekerja menoreh karet dan pergi ke ladang serta ke hutan untuk mencari keperluan keluarga, kini sebagian diantaranya mulai diatur berdasarkan jadwal pihak perusahaan dengan bekerja pada perusahaan perkebunan. Kebun karet milik warga beberapa diantaranya juga telah diserahkan untuk areal perkebunan, demikian pula pola relasi antar masyarakat juga cenderung berubah. Peran pihak-pihak terkait, terutama tokoh masyarakat setempat baik yang tinggal maupun berada diluar kawasan Binua Nahaya juga mestinya tidak membiarkan kawasan hutan binua Nahaya terancam, yang pada gilirannya berdampak pada keberadaan Binua Nahaya dan warganya untuk jangka panjang. Peran masyarakat adat diwilayah setempat sangat menentukan arah Binua Nahaya. Demikian pula peran para pengurus adat dan pengurus desa beserta jajarannya. Momen pemilihan Temanggung Binua Nahaya yang sedianya akan diselenggarakan dalam waktu dekat, kiranya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memilih kepala Binua (Temanggung) yang benar-benar peduli pada masa depan dan pola relasi antar masyarakat serta yang tidak kalah pentingnya juga peduli pada tetap terjaganya lingkungan alam (hutan, tanah dan air) yang ada di sekitar Binua Nahaya. Siapapun yang terpilih sebagai Temanggung Binua Nahaya, sebaiknya memang dia yang mengerti soal adat dan tata nilai yang diberlakukan di wilayah adat setempat. Tidak ambisi, tidak berniat menggunakan jabatan Temanggung untuk kepentingan pribadi (mencari kekayaan, kedudukan, dll) dan berkomitmen serta memiliki niat tulus untuk mengabdikan diri bagi masa depan adat, hutan, tanah dan air warga setempat. Sosok tersebut baiknya tidak terikat oleh kepentingan pihak manapun dan sedianya juga bukan bagian dari pihak yang berperan turut serta “menggadaikan” hutan Binua Nahaya untuk dibabat. Mudah-mudahan nantinya Temanggung yang terpilih sanggup mengikhlaskan waktu dan tenaganya untuk berbuat yang terbaik bagi warga Binua. Karenanya, bagi mereka yang tidak punya biaya dan meskipun tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tentunya tidak salah bila diberi kesempatan yang sama. Jangan pula mereka ditakut-takuti dengan informasi yang tidak sewajarnya. Keberadaan hutan, tanah dan air perlu kepedulian bersama. Karena bila tidak ada yang peduli, maka yakinlah hutan, tanah dan air yang pernah menjadi kebangaan warga suatu ketika hanya akan menyisakan kenangan bagi generasi warga Binua Nahaya berikutnya. Bila hutan Binua Nahaya tidak ada lagi, tanah untuk bertani telah menyempit dan sungai pemasok lauk serta sebagai sumber pemasok air bersih telah tercemar, maka jangan pernah bangga dan tentu tidak ada gunanya lagi disebut sebagai Binua Nahaya. Karena salah satu hal yang esensial (mendasar) hadirnya pemerintahan Binua yang dikepalai seorang Temanggung menurut hemat saya adalah bagaimana hutan, tanah dan air sebagai bagian dari kesatuan masyarakat adat yang berbudaya dengan adat istiadatnya tetap terjaga, dihormati martabatnya. Bagaimana Nasib Binua Nahaya kedepan, akan sangat bergantung pada sikap warganya saat ini. Binua Nahaya, nasibmu kini berada pada setiap wargamu yang merindukan keberadaanmu yang asri seperti dulu.

Hendrikus Adam Warga biasa Binua Nahaya

Sumber : Pontianak Post, 11 Februari 2009

Advertisements
Posted by: blogklipingppshk | February 4, 2009

CURAH hujan cukup tinggi menimbulkan kehawatiran. Baru beberapa hari lalu wilayah perbatasan dan Sekayam di landa banjir bandang. Sehingga meninggalkan bekas sampah dan lumpur yang cukup tebal di pemukiman warga. Kendati banjir telah usai, debit air kembali meningkat sejak pagi hari kemarin. Hal itu terjadi karena curah hujan di pehuluan tinggi. Selain itu hujan juga merata. Dengan meningkatkanya debit air Sungai Sekayam, perlu menjadi perhatian warga di tempat yang rawan banjir terutama di kawasan Balai I, II, II dan V sebab daerah tersebut tergolong dataran rendah. Jika hujan kembali terjadi tidak menutup kemungkinan ada banjir susulan.

Pantauan di lapangan kemarin, terlihat air sungai meluap dan berwarna coklat pekat. Selain itu arusnya juga cukup deras. Meskipun meluap keadaan air masih jauh dari pemukiman warga, hanya saja jika di perparah lagi dengan turunnya hujan sudah dapat di pastikan warga setempat akan kembali mengungsi.(ags)

Sumber : Pontianak Post, 4 Februari 2008

Posted by: blogklipingppshk | January 22, 2009

Ratusan Rumah di Kecamatan Bonti Terendam
Ketinggian Air Sempat Capai 3,5 meter

BONTI-Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau belakangan mulai menyurut. Seperti di beberapa wilayah Kecamatan Sekayam, Entikong, Beduai dan Kembayan. Namun tidak untuk wilayah Kecamatan Bonti. Kondisi air tampaknya semakin meningkat secara signifikan. Diperkirakan ratusan rumah terendam di kecamatan tersebut.Camat Bonti, Markus beberapa hari lalu mengatakan di beberapa desa sudah banyak terendam banjir. Diantaranya Desa Bonti, Bata, Empodis,Sami dan Dusun Kampuh. Pemukiman penduduk yang terendam banjir ini diperkirakannya sekitar 481 unit. Ketinggian air sempat mencapai 3,5 meter.
Keadaan tersebut membuat muspika setempat mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan dengan mendirikan beberapa buah posko di titik rawan, agar mempermudah evakuasi korban banjir apabila diperlukan.

“Sejauh ini warga mengungsi di tempat yang lebih tinggi, sedangkan bantuan dari pihak Kabupaten masih belum datang. Karena itu melalui koordinasi dengan pihak terkait kami menghimpun segala bantuan,” Kata Markus.  Bantuan yang terhimpun berupa mie instan, beras, obat-obatan dan tenda selain itu ada beberapa partai juga memberikan bantuan berupa mie instan untuk warga setempat. Warga yang terkena banjir manyambut baik dan cukup senang dengan adanya bantuan tersebut. “Karena pasca banjir seperti sekarang ini bantuan sangat dibutuhkan sekali terutama makanan siap saji,” tegas Markus.

Bantuan secara langsung ini diserahkan kepada warga yang terkena banjir oleh Camat Bonti, Danramil Pelda Andreas serta Kapolsek Bonti, Ipda Bambang.S ke sejumlah desa-desa yang ada di Kecamatan Bonti. Sampai saat ini arus transportasi menuju dan ke luar Kecamatan Bonti lumpuh total. Meskipun demikian penyaluran bantuan tetap masih bisa disalurkan kepada warga. Sejauh ini diakui Markus belum ada korban jiwa. Namun dia tetap mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan keselamatan terutama anak-anak. (ags)

Sumber : Pontianak Post, 17 Januari 2009

Posted by: blogklipingppshk | January 16, 2009

Entikong dilanda banjir

banjir-entikong1SANGGAU, MINGGU — Banjir melanda daerah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak di Entikong, Kabupaten Sanggau, sejak Minggu (11/1) dini hari. Ratusan rumah terendam air hingga tiga meter dan ratusan warga mengungsi.

Hingga pukul 17.00, banjir masih melanda dusun-dusun di Entikong dengan ketinggian dua meter. Kepala Desa Entikong Markus Sopyan menuturkan, sedikitnya 120 rumah yang dihuni sekitar 300 jiwa, terendam banjir sejak pukul 05.00. Banjir kali ini, menurut Markus, merupakan yang terbesar sejak 10 tahun terakhir.

Banjir menenggelamkan perumahan pegawai Imigrasi dan Bea Cukai di Entikong. Rumah kami terendam hingga tiga meter sejak dini hari tadi. Semua barang di rumah ikut terendam, kata M Tomi, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Entikong.

Di Desa Suruh Tembawang yang berada di wilayah perhuluan Sungai Sekayam, Kecamatan Entikong, sekitar 700 keluarga atau 3.000 jiwa terancam terisolasi. Menurut Kepala Desa Suruh Tembawang Imran Manuk, Sungai Sekayam yang menjadi satu-satunya akses transportasi menuju sekitar 10 dusun di sana meluap hingga setinggi 20 meter.

Sumber : Koran  Kompas, Minggu, 11 Januari 2009

Posted by: blogklipingppshk | January 16, 2009

Tiga Saudara Menderita Kurang Gizi

tiga-saudaraTiga warga Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ditemukan menderita gizi buruk. Ketiganya masing–masing Franky (13), Zacky (13) dan Lika (4), yang masih saudara kandung. Saat ditemui di rumahnya, ketiga bersaudara itu tak ubahnya seperti anak-anak seusianya. Hanya tatapan mata yang sayu dan parasnya pucat. Kondisi inilah yang membedakan ketiganya berbeda dengan anak-anak lain.
Franky dan Zacky terlahir kembar, sedangkan Lika, putri bungsu dari tujuh bersaudara buah hati Radiah (35) dan Aseng (45). Hidupnya jauh dari berkecukupan. Aseng hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara Radiah mengurus rumah tangganya. Penghasilan Aseng hanya Rp25-30 ribu setiap harinya. Anak tertua dari pasangan ini baru menginjak kelas lima Sekolah Dasar. Hanya tiga orang saja yang sekolah dari tujuh bersaudara tersebut. Otomatis tidak ada yang membantu Aseng untuk menambah penghasilan keluarga. Radiah mengungkapkan, memasuki usia enam bulan Franky dan Zacky masuk rumah sakit selama seminggu. Keduanya didiagnosa terkena muntaber. Setelah itu keduanya tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Sementara Lika, sejak bayi sering sakit–sakitan. Hingga sekarang Lika susah kalau makan nasi. “Mungkin sejak lahir sudah kena gizi buruk, Franky dan Zacky pernah masuk rumah sakit karena muntaber. Kalau Lika, dari bayi sering sakit, sekarang makannya pun susah. Maunya makan enak, kita mana mampu,” ucapnya.

Franky dan Zacky baru bisa berjalan ketika usianya lima tahun. Itu pun masih memegang dinding sebagai alat bantu menopang tubuhnya. “Yang kembar ini (Franky dan Zacky) lama baru bisa jalan, sekitar umur 5 tahun. Itu pun masih pegang dinding kalau berjalan,” tuturnya.

Keluarga ini tidak mampu memenuhi asupan gizi kepada tujuh anaknya. Setiap hari sekeluarga makan hanya dengan ikan asin dan sayur. “Suami hanya buruh bangunan, untuk makan saja susah. Apalagi kalau mau beli susu, seringnya makan dengan ikan asin,” ujarnya.

Radiah mengaku tidak pernah membawa ketiga anaknya itu berobat ke rumah sakit maupun ke Puskesmas. Walaupun tercatat sebagai peserta Askeskin atau Jamkesmas, Radiah kesulitan membawa anaknya ke rumah sakit. “Tidak ada ongkos untuk berangkat untuk biaya transportasi,” katanya.

Saat hamil, Radiah tidak pernah memeriksa kandungannya. Bahkan anak-anaknya tidak dibawa untuk memperoleh imunisasi. Hanya Lika yang pernah sekali mendapat imunisasi. “Jika hamil saya tidak pernah periksa, anak-anak saya juga tidak pernah diimunisasi. Hanya Lika yang pernah diimunisasi sekali,” jelasnya.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah menyediakan 13 pusat pelayanan penanggulangan gizi buruk yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Selama 2007, sebanyak 120 kasus gizi buruk yang ditangani. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan 2006 yang mencapai 1.152 kasus. Gizi buruk masih menjadi masalah yang harus dibongkar.

Titik-titik rawan penemuan gizi buruk menyebar di semua kabupaten/kota, terutama Kabupaten Pontianak, Sambas, Landak, dan beberapa kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat. Hal ini terjadi karena keterbatasan tenaga medis dalam menjangkaunya yang dipengaruhi oleh letak geografis daerah tersebut. (hen)

Sumber :Pontianak Post, Minggu, 14 September 2008 , 08:02:00

Posted by: blogklipingppshk | January 16, 2009

Banjir Mulai Surut

MEMASUKI pekan ketiga Januari 2009, banjir yang sempat melanda beberapa kawasan di awal tahun Shio Kerbau pada Imlek 2560 yang jatuh pada hari Senin 26 Januari 2009 ini, banjir mulai surut. Ketinggian air mulai menyusut. Tapi belum total keringnya. Banjir yang semula melanda pada subuh, kini banjir terjadi sudah agak siang. Bahkan, Kamis kemarin air sudah tak lagi menggenangi jalan-jalan gang seperti kawasan Pinyuh.

Namun bagi daerah-daerah rawan banjir seperti Desa Pasir, Sejegi, Sungai Kunyit I dan II, ketinggian air memang sudah turun. Tapi belum kering. Cuma saja, banjir yang semula mengenangi perumahan warga sudah surut. M Sood M Usman, mantan Kades Desa Pasir membenarkan, menjelang akhir tahun 2008 banjir memang melanda di banyak kawasan rendah. Sempat surut total hingga memasuki pergantian tahun. Namun banjir kembali melanda memasuki pekan kedua dan ketiga (empat hari-red), kembali menenggelamkan puluhan rumah warganya. Namun banjir kali ini warga masih enggan mengungsi. Karena tidak separah dengan banjir sebelumnya. (ham)

Sumber : Pontianak Post, Jum’at, 16 Januari 2009

Posted by: blogklipingppshk | January 15, 2009

Penanganan Pasca Banjir Kalimantan Barat;

PERLU DITANGANI DALAM SATU MANAGEMENT SUNGAI KAPUAS

Banjir yang terjadi di hamparan propinsi Kalimantan Barat sejak pertengahan Desember 2004 hingga awal Januari 2005, menandakan terjadinya perubahan ekosistem di daerah yang sebelumnya dikenal dengan rimbunnya hutan. Wilayah daratan propinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Ribuan hektar tanaman hijau terhampar dalam hutan belantara di areal seluas 146.807 kilometer persegi itu, sekarang sebagaian besarnya sudah gundul.

Johan (50) warga Desa Pasir-Kecamatan Mempawah-Kabupaten Pontianak mengaku banjir yang terjadi menggenangi desanya selama lebih kurang 15 hari ini cukup besar selain banjir besar yang juga menerpa desanya pada tahun 2002. Banjir yang terjadi sejak 26 Desember setinggi ± 1 meter ini dan memang bertepatan saatnya dengan gempa-tsunami Aceh, menggenangi ribuan hektar tanaman padi rawa dan lada warga. “Sejak tinggal di sini tahun 1974, kami tidak pernah mengalami banjir seperti sekarang. Memang sejak tahun 1985 banjir beberapa kali terjadi namun hanya setinggi mata kaki orang dewasa dan itu terjadi hanya satu hari. Tetapi kejadian banjir ini semakin dahsyat dirasakan sejak tahun 2000. Tiap tahun kami harus merasakan banjir tidak kurang dari satu meter dan itu terjadi selama beberapa hari,” ungkap Johan.

Hal serupa juga dirasakan oleh warga di kabupaten lain seperti Singkawang, Sanggau, dan Sambas di Kecamatan Selakau dan Semelagi  . Daerah yang sebagian besarnya rawa ini termasuk langganan banjir tiap tahunnya namun tidak setinggi tahun ini. “Kami sudah tinggal di Selakau ini berpuluh-puluh tahun. Tapi tidak pernah banjir setinggi  tahun ini. Banjir setinggi ini memang pernah terjadi tahun 2002 lalu,” kisah Amin.

Menurutnya, rata-rata warga bekerja sebagai petani padi dan lada. Ciri khas petani di daerah Kalimantan Barat ini rata-rata menanam padi jenis rawa yang menghasilkan gabah kering sekitar 1,5-2,5 ton per hektar pada setiap musim tanam. Setelah menanam padi, tanaman ditinggalkan dan petani melakukan pekerjaan lain seperti beternak atau menebang pohon di hutan. Perilaku penebangan ini diakui mereka karena adanya  penghasilan yang lumayan didapat. Walau mereka menyadari perilaku itu akhirnya merugikan warga sendiri.

Kasubdin Pengairan Kalbar Ramdhannuddin menjelaskan, banjir yang terjadi kali ini memang tidak setinggi pada tahun 2002. Namun penyebarannya lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, seperti di kabupaten Sanggau dan Kota Mempawah dan sekitarnya. Sebelumnya didaerah tersebut tidak banjir tetapi sekarang tergenangi hingga satu meter. “Bahkan jalan menuju perbatasan Entikong yakni ruas Kembayan yang tergenang hingga 80 cm dan mengakibatkan ruas ini terputus selama tiga hari,”jelas Ramdhannuddin. Kejadian ini terjadi karena meluapnya Sungai Sekayam yang merupakan anak sungai Kapuas, akibat terjadinya pendangkalan sungai dan meningkatnya perbedaan fluktuasi muka air sungai.

Penanganan Kapuas dalam satu management

Kalimantan Barat yang secara geografis memiliki tipe lahan yang terbagi dua, yakni rawa datar pada wilayah Pontianak, Singkawang, Ketapang dan Sambas serta pengunungan pada wilayah Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi dan Sanggau. Saat ini Terdapat tiga Satuan Wilayah Sungai yaitu : SWS Kapuas, SWS Sambas-Mempawah dan SWS Pawan yang kesemuanya bermuara di Selat Karimata.

Karena kondisi perubahan topografi yang drastis antara pegunungan dengan dataran rendah, maka aliran permukaan dari pegunungan Schwaner dan Muller di bagian hulu Sungai Kapuas, melaju dengan deras ke daerah dataran rendah melalui anak-anak sungai Kapuas. Sehingga daerah-daerah dataran rendah yang dilalui sungai Kapuas antara lain : Putu Sibau, Sintang dan Sanggau kerap kali banjir. Ditambah lagi kerusakan DAS berupa penggundulan hutan akhir-akhir ini, menambah peningkatan frekuensi dan tingginya genangan serta peningkatan sedimentasi yang mengurangi kapasitas aliran sungai.

Sungai-sungai yang ada oleh warga selain dipakai sebagai alat transportasi juga dipakai sebagai alat bagi jalannya kayu hasil tebangan menuju hilir. Selain lebih murah juga praktis. Akibatnya, sejumlah prasarana seperti dinding sungai, saluran irigasi yang dibangun menjadi rusak karena terkena hempasan kayu gelondongan.

Untuk mengatasi hal ini maka pembelajaran dan peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan segera. Selain itu penanganan sungai harus dikerjakan dalam satu manajemen (one river, one plan, one management). Sehingga penanganan sungai dapat ditangani secara komprehensif dari hulu hingga hilirnya sebagai satu kesatuan hidrologis. “Saat ini kami sedang mengusulkan penyusunan Pola dan Master Plan Wilayah Sungai Kapuas, dan mudah-mudahan dapat dimulai pada tahun ini,” jelas Kasubdit Wilayah Tengah III Bagian Kalbar dan Kalteng, Agni Handoyoputro usai mengunjungi sejumlah lokasi banjir di Kalbar akhir pekan lalu (25-29/01) yang sudah mulai surut.

Menurutnya, pola aliran air sungai di Kalbar sudah harus segera ditangani secara serius dan berkelanjutan. Selain itu juga pembelajaran kepada masyarakat akan dampak penebangan pohon harus digiatkan dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan gerakan penghijauan. “Bila tidak segera dilakukan, maka tidak akan lama lagi Kalimantan bisa tenggelam,” katanya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa penanganan yang secara komprehensif ini diperlukan agar terjadi kesinambungan dan kesatuan wilayah penanganan. Sebab sungai Kapuas yang cukup besar dan melintasi beberapa Kabupaten ini tidak bisa hanya ditangani secara lokal atau parsial. Bila penanganan penyodetan atau pengerukan hanya dilakukan di satu bagian wilayah saja, maka saat curah hujan tinggi maka sungai akan meluap lagi dan tidak menyelesaikan masalah utamanya. Hal ini dikarenakan penanganan yang hanya sepotong saja. Koordinasi pengelolaan sungai antara pemerintah pusat dengan daerah beserta para pemangku kepentingan (stake holder) harus benar-benar diwujudkan dalam suatu perencanaan yang matang dan terintegrasi, untuk menghindari kesimpang-siuran pengelolaan serta diselaraskan dengan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Oleh karenanya desakan penanganan dalam satu satuan wilayah Sungai Kapuas harus segera dilakukan untuk mengurangi banjir yang terjadi maupun untuk kepentingan lain secara lebih optimal dan berwawasan lingkungan. Selain itu tata ruang wilayah Kalimantan Barat harus ditata kembali agar terjadi keterpaduan dan keserasian kawasan antara kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budi-daya dan sebagainya. “Perusakan hutan harus di hentikan, bila tidak ingin terjadi banjir yang lebih dahsyat lagi,” tuturnya. (cm)

Sumber : Departemen Pekerjaan umum

Posted by: blogklipingppshk | January 15, 2009

Kerusakan Akibat Banjir Capai 30 Persen

PONTIANAK—Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, kerusakan jalan akibat air tergenang mencapai 30 persen. Untuk memperbaikinya, diperlukan Rp2 miliar setiap tahunnya.”Biaya perbaikan kerusakan jalan akibat banjir termasuk dalam biaya pemeliharaan rutin. Jumlahnya mencapai Rp2 miliar,” kata Edi di Pontianak Selasa (13/1) siang.

Menurut Edi, pemkot tidak memiliki upaya untuk mencegah tergenangnya Kota Pontianak. Dua kali dalam setahun Kota Pontianak tergenang karena banjir Rob. Selain dikarenakan curah hujan meningkat, juga disebabkan tingginya air pasang laut setiap Desember dan Januari. Kondisi seperti sekarang ini diperkirakan terus terjadi hingga sepekan ke depan.  Sekarang ini upaya yang dilakukan pemkot agar air pasang tersebut cepat surut adalah dengan normalisasi parit. Yakni mengeruk beberapa parit utama setiap tahunnya. Diantaranya parit Sungai Malaya, Gang Karet, dan parit Tokaya. Anggaran untuk normalisasi ini bervariasi, tergantung keadaan parit. ”Biaya normalisasi parit ini setahunnya mencapai Rp3 miliar,” ujar Edi.

Upaya lainnya adalah meninggikan ruas jalan di Kota Pontianak. Pada 2009 ini, Dinas PU berencana meninggikan Jalan Komyos Sudarso, Sungai Raya Dalam dan Tanjung Raya. Ketinggian jalan tersebut perlu ditambah sekitar 40 cm dari tinggi semula.  Saat ini kondisi jalan yang ada rata-rata memiliki ketinggian -40 cm permukaan air pasang sampai 150 meter diatas permukaan laut. Seharusnya permukaan jalan di Kota Pontianak memiliki ketinggian diatas 60 cm diatas permukaan air pasang. Edi menjelaskan peninggian jalan yang dilakukan pemerintah kota hanya sebatas pada jalan-jalan milik kota saja. Sedangkan jalan lainnya, seperti Jalan Ahmad Yani Pontianak merupakan kewenangan pemerintah propinsi karena jalan tersebut termasuk jalan propinsi. ”Dalam memperbaiki, pemkot melihat dulu status jalan tersebut. Jika termasuk jalan milik pemkot, akan dimasukan ke dalam anggaran pemeliharaan,” kata Edi. (uni)

Sumber : Koran Pontianak Post, Rabu 14 Januari 2009

Posted by: blogklipingppshk | January 15, 2009

Pemkot Kucurkan Rp 2 Miliar untuk PNPM

PONTIANAK—Pemerintah Kota Pontianak mengucurkan dana segar dari APBD 2009 sebesar Rp2 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sisanya sebesar Rp1,015 miliar akan dimasukan dalam APBD perubahan.”Dana tersebut sharing dengan pemerintah pusat. APBD Rp3,015 miliar dan pemerintah pusat juga sama,” kata Wakil Walikota Pontianak Paryadi di ruang kerjanya Rabu (14/1) pagi.

Sebanyak 13 kelurahan di beberapa kecamatan akan mendapatkan dana tersebut. Dua kelurahan adalah wajah lama, yang sebelumnya pernah memperolehnya, yakni Kelurahan Tambelan Sampit dan Saigon di Pontianak Timur. Sisanya diberikan kepada kelurahan lain, kecuali Pontianak Tenggara.   PNPM merupakan kegiatan partisipatif. Kegiatan ditentukan masyarakat (open menu), akuntabilitas, proses yang sederhana, pendampingan oleh fasilitator, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberlanjutan. Saat ini dana dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebanyak 20 persen.
”BKM ini dipilih dari setiap RT setempat. Mereka akan mengusulkan program-program terkait dana PNPM,” ujar Paryadi.

Kendati pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pemkot tetap mengawasi penggunaan dana tersebut. Pemkot juga mengaudit dana guna memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk masyarakat. ”Teknisnya ada di Bappeda,” kata Paryadi. PNPM bukan program baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penaggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, diintegrasikan dua program yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP).(uni)

Sumber : Koran Pontianak Post : Kamis 15 januari 2009

Posted by: blogklipingppshk | January 15, 2009

Gubernur Lantik Pejabat SOPD Baru

pelantiikan-pejabat-esselon3

Bukan Kabinet Balas Dendam

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis menegaskan penempatan pejabat yang mengisi struktur organisasi perangkat daerah bukan sebagai bentuk balas dendam politik. Hal ini disampaikannya saat melantik sekitar 50 pejabat eselon dua di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (14/1). “Tidak ada balas dendam. Kalau saya balas dendam, habis ini saya sikat. Karena perintah Tuhan mengatakan berdamailah engkau dengan semua umat manusia. Saya tidak terima beking-bekingan. Ini bukan kehendak saya, tapi peraturan yang mengharuskan demikian,” kata Cornelis. Ia menambahkan, penetapan kepala unit kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41/2007 tentang SOPD yang ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan daerah. “Prosesnya panjang dan melelahkan. Tapi semua bisa berjalan dengan baik. Peraturan gubernur juga dibuat sehingga jadilah hari ini pelantikannya,” tambahnya. Dari 50 pejabat yang dilantik, ada beberapa yang masih menempati jabatan sebelumnya. Di antaranya, Fathan A Rasyid sebagai Ketua Bappeda, Abdul Manaf Mustafa sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hazairin sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Idwar Hanis sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Budi Haryanto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Darwin Muhammad sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Maksum Jauhari sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Ibnu Setiawan sebagai Sekretaris DPRD Kalbar. Cornelis juga mempromosikan wajah baru dalam kabinetnya. Ada Dody Wardaya yang diangkat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sebelumnya Dody memimpin Kantor Perwakilan Kalbar di Jakarta. Ada juga Moses Ahie yang dulunya sebagai staf di Badan Persiapan Pengelolaan Kawasan Khusus Perbatasan diangkat sebagai Komandan Polisi Pamong Praja. Selain itu, ia juga mempromosikan sejumlah pejabat dari kabupaten/kota. Ada Jakius Sinyor dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Landak diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Akim dari Dinas Pendidikan Sintang diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, DL Denny dari Dinas Perhubungan Kapuas Hulu diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, kemudian John Itang dari Inspektur Kabupaten Landak dipromosikan sebagai Inspektur Provinsi. Tri Budiarto-Rudi Bachtiar Diminta Bersabar Ada dua pejabat yang tidak ikut serta dilantik kemarin. Mereka adalah Tri Budiarto, kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Rudi Bachtiar, kepala Dinas Pekerjaan Umum. “Bagi yang belum dilantik hari ini, tolong bersabar. Saya tidak balas dendam. Saya diajarkan untuk berdamai dengan semua orang,” katanya terkait tidak masuknya dua orang tersebut dalam kabinetnya. Namun, Cornelis masih memberi peluang kepada yang belum dilantik. “April atau Juni bisa ditetapkan. Tidak akan ada balas dendam. Tolong bersabar,” tambahnya. Ia juga meminta masyarakat memahami penempatkan Oscar Primadi sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi. “Ia memang seorang dokter gigi. Tapi yang penting bagaimana membangun manajemen organisasi di lembaga itu. Harus dipahami sebagai satu kemajuan. Jabatan apapun kalau ditekuni, pasti sukses,” katanya. Tri Budiarto yang diminta pendapatnya usai pelantikan tidak mau berkomentar banyak. Namun ia bisa menerima apa yang sudah diputuskan Gubernur Cornelis. “Sebagai seorang staf saya menerimanya. Tidak masalah,” kata Tri Budiarto. Sementara Rudi Bachtiar tidak hadir dalam pelantikan tersebut. (mnk)

Sumber : Pontianak Post, 15 januari 2009

Older Posts »

Categories